SIAPA SAJA ORANG YANG HARUS TAHU HUKUM?
Perubahan jaman menuntut adanya perubahan kebijakan hukum, karena Negara Indonesia merupakan negara hukum maka setiap perbuatan seseorang harus berdasarkan atas hukum. Dalam studi ilmu hukum ada dikenal istilah asas fiksi hukum. Asas fiksi hukum ini pada intinya menganggap semua orang tahu hukum (presumptio iures de iure). Ya, semua orang dianggap tahu hukum. Terkait dengan hal […]
PENTINGANYA SURAT PERJANJIAN KERJA SAMA
Apakah anda mau membuat usaha dengan cara bekerja sama dengan orang lain atau badan hukum lain? Untuk pengembangan sebuah usaha, terkadang peran orang lain atau badan hukum lain tidak bisa dihindari, pilihannya ialah mengadakan kerja sama dengan orang atau badan hukum tersebut. Kemudian bagaimana caranya agar kita dapat bekerja sama dengan pihak lain dengan tujuan […]
ALASAN SERTIFIKASI TANAH ADAT DI BALI
Penerbitan sertifikat hak milik atas tanah pekarangan desa (selanjutnya akan disebut dengan tanah PKD) atas nama Desa Adat yang didasari oleh Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 276/KEP-19.2/X/2017 Tentang Penunjukan Desa Adat Sebagai Subyek Hak Pemilikan Bersama (Komunal) Atas Tanah yang sekarang telah diganti dengan Keputusan Menteri Agraria dan […]
PERIHAL NEGARA HUKUM
Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menyatakan, “Negara Indonesia adalah Negara Hukum.” Artinya , idialnya bahwa hukum yang harus dijadikan panglima dalam proses hidup bernegara, bukan politik dan ekonomi. Konsep negara hukum ini harus didukung dengan perangkat hukum sebagai sebuah sistem yang fungsional dan berkeadilan dengan cara menata semua struktur kelembagaan politik, ekonomi dan sosial […]
PERIHAL KELALAIAN DALAM KUHP.
Merujuk pada pendapatnya R. Soesilo dalam buku KUHP, dalam penjelasan pasal disebutkan bahwa kematian dalam konteks Pasal 359 KUHP ini tidak dimaksudkan sama sekali oleh pelaku. Adapun pelaku tindak pidana kelalaian yang mengakibatkan matinya orang dapat dijerat dengan Pasal 359 KUHP yang berbunyi: “Barang siapa karena kesalahannya menyebabkan matinya orang dihukum penjara selama-lamanya lima tahun […]
PERIHAL SOMASI DALAM SENGKETA HUKUM
Surat Somasi dilayangkan sebelum upaya hukum baik Perdata maupun Pidana ditempuh. Somasi ialah merupakan peringatan awal kepada pihak yang dinilai telah merugikan hak dari sipengirim. Adanya Somasi bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada pihak calon tergugat atau terlapor untuk berbuat sesuatu atau menghentikan suatu perbuatan sebagaimana tuntutan pihak penggugat atau pelapor. Upaya ini tepat untuk mengantisipasi […]
DINAMIKA HUKUM AGRARIA INDONESIA
Penerbitan sertifikat atas nama desa adat yang didasari oleh Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 276/KEP-19.2/X/2017 Tentang Penunjukan Desa Adat Sebagai Subyek Hak Pemilikan Bersama (Komunal) Atas Tanah yang sekarang telah dirubah dengan Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 575/SK-HR.01/X/2019 (selanjutnya akan […]
PROBONO MERUPAKAN SALAH KEWAJIBAN DARI CALON ADVOKAT
Persamaan kedudukan di hadapan hukum (prinsip equality before the law).Prinsip ini tertuang dalam ketentuan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945. Dengan adanya prinsip ini, negara tidak boleh melakukan diskriminasi dengan alasan apapun kepada setiap orang atau warga negara. Melalui prinsip ini pula seseorang berhak untuk diperlakukan sama, termasuk bagi rakyat miskin yang sedang bermasalah dengan […]
NEGARA HUKUM DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menyatakan, “Negara Indonesia adalah Negara Hukum.” Artinya , idialnya bahwa hukum yang harus dijadikan panglima dalam proses hidup bernegara, bukan politik dan ekonomi. Konsep negara hukum ini harus didukung dengan perangkat hukum sebagai sebuah sistem yang fungsional dan berkeadilan dengan cara menata semua struktur kelembagaan politik, ekonomi dan sosial […]
BANTUAN HUKUM DI INDONESIA
Konstitusi kita telah dengan tegas menyebutkan bahwa negara Indonesia ialah negara hukum. Dalam suatu negara hukum, pembangunan dibidang hukum secara nasional merupakan hal yang sangat mendasar bagi proses penegakan hukum yang idial berdasarkan keadilan sosial. Namun realita yang terjadi ditengah masyarakat pembangunan hukum selama ini masih menunjukan ketimpangan, serta belum banyak melibatkan partisipasi masyarakat. Pembangunan […]